Kepastian KLB

Maaf kepada kawan-kawan di daerah, baru hari ini seluruh (26) Pengurus daerah saya kirim surat undangan (fisik) KLB, semoga bisa cepat sampai. Keterlambatan ini lebih merupakan sebuah pross dialektika dari pada teknis.Sampai rapat panitia pelaksanan Subtu, 11/8 kemarin saya sebagai ketua panitia baru secara formal menilai bahwa KLB ini perlu dilaksanakan sesuai dengan rencana, setelah mendapatkan masukan dari kawan-kawan yang hadir, seperi Didik, Iwan, Eko dan Edi juga BSH.

Publik Menunggu

Dalam dua minggu menjelang KLB PJI yang akan dilaksanakan ini, nampak geliat usulan calon pimpinan organisasi ke depan, Genderang yang ditabuh BSH, semula saya tangkap sebagai pemancing karena adem-ayemnya persipan KLB. Nama-nama yang muncul cukup menggembirakan, karena ternyata kita memiliki banyak kader yang cukup kompeten.

Ijinkan saya untuk tidak menyebut nama dulu, tetapi sebagai gambaran tak kurang dari selusin kader yang muncul, dan mereka telah terbukti militan berada dalam organisasi ini. Pokok persoalan yang ingin saya sampaikan adalah keberadaan pemimpin organisasi paska KLB dan kiprah pers dalam kancah lokal, nasional dan global.

Undangan KLB PJI

No : 06/Pan-KLB/VII/2007 Sesuai dengan hasil Rapat MPN diperluas PJI tanggal 5 Mei 2007 di PDS HB Jassin TIM, Cikini, Jakarta, yang memutuskan untuk melaksanakan KLB pada bulan Agustus 2007. Maka dengan ini Panitia KLB PJI 2007 mengundang alamat tersebut di atas untuk hadir dalam acara dimaksud pada :
Hari/Tanggal : Jumat- Minggu / 24- 26 Agustus 2007.
Tempat : Gedung PKPRI Subang Jl Mayjen Sutoyo No 76
Subang.
Peserta : 2 (Dua) Orang utusan Pengda PJI atau Korda PWIR
Agenda : KLB PJI ( Daftar agenda terlampir)

KLB Semakin Dekat (The Show Must Go On)

Salah satu kendala dalam pelaksanaan KLB adalah masalah pendanaan dan tempat; untuk pendanaan sampai saat ini panitia belum melihat potensi pendanaan jika dilaksanakan di jakarta. Pasalnya biaya akomodasi dan konsumsi serta operasional di Jakarta cukup tinggi, sehingga muncul wacana dilaksanakan di Subang, yang memunculkan masalah kendala transportasi. Namun BSH menyatak jika ke medan perang seperti Timtim (dulu) atau Poso, wartawan bisa hadir kenapa ke Subang harus menjadi kendala.

Pernyataan MPN

(Menanggapi komplain Ismet saya posting pernytaan MPN)
Kudus, 20 Maret 2007

Kepada
Yth. Sdr. Ismed Hasan Puro
Ketua Umum Pengurus Nasional
Perhimpunan Jurnalis Indonesia (PJI )
Jalan Cikini Raya No 66
di-
Jakarta 10330
Telp. 021-39899727
HP.: 081.199.3839
Fax.: 021- 39899729
E-mail: medira_ceo@yahoo.com

Hal : Rekomendasi Penyelenggaraan Kongres III

Salam hormat,
Setelah kami memperhatikan banyaknya usulan yang disampaikan sejumlah rekan- rekan eksponen PWI Reformasi dan Pengda PJI/PWI Reformasi, yang telah mendesak untuk diselenggarakan Kongres Nasional ke III PJI/PWI Reformasi. Hal ini mengingat:
1. Ketua Umum PJI Sdr. Ismed Hasan Puro yang ditunjuk melalui KLB Jogyakarta, tidak melakukan amanat KLB, baik pada tataran:
a. Pembentukan dan Pengesahan pengurus Nasional PJI
b. Konferensi Kerja Nasional
c. Konsolidasi dan sosialisasi perubahan nama organisasi dan AD/ART kepada jajaran Pengurus Daerah PJI
d. Tidak adanya program kerja
e. Tidak adanya Kantor Sekretariat Pengurus Nasional PJI.
2.. Sehingga, selama kurun waktu dua tahun lebih sejak KLB Jogyakarta, kegiatan yang dilakukan Sdr Ketua Umum Ismed Hasan Puro tidak banyak diketahui, kecuali pada awal- awal mandat diberikan, melalui informasi pesan pendek dan tanpa ditindaklanjuti surat resmi : ada sejumlah Pengurus Daerah sudah menyelenggarakan konferensi daerah, dan kegiatan diskusi di Jakarta.
3.. Rendahnya kepedulian Ketua Umum atas amanat KLB itu, berakibat pada aktivitas organisasi PJI terhambat. Terbukti belum semua Korda PWI Reformasimenyelenggarakan konferensi daerah PJI.
4.. Karenanya, Pengurus Nasional PJI tidak memiliki inventarisasi Anggota dan organisasi di tingkat Daerah secara kongkret. Padahal hal ini sangat penting bagi perkembangan dan kepentingan intern organisasi maupun pihak lain. Bukti kongkretnya, ketika Dewan Pers melakukan verifikasi organisasi wartawan tahun 2006, di mana PJI tidak lolos dalam Standard Organisasi Wartawan. Akibatnya, organisasi PJI tidak memenuhi syarat menjadi anggota Badan Pekerja Dewan Pers. Sedangkan dalam penyusunan Kode Etik Jurnalistik, dari sekian penandatangan,PJI terlibat di dalamnya.
5.. Memperhatikan pertemuan yang digelar di tempat PDS HB Yasin, Taman Ismail Marzuki Jakarta pada 10 Maret 2007, oleh sejumlah eksponen PWI Refromasi dan mereka yang menaruh peduli keberadaan organisasi PJI/PWI Refromasi. Hasil pertemuan itu merek mendesak agar MPN mengambil langkah untuk kebaikan organisasi.
6.. Memperhatikan surat mosi tidak percaya tertanggal 20 Maret 2007 yang disampaikan Sdr Budiman S Hartoyo selaku anggota DKKE kepada Sdr Ismed Hasan Puro sebagai Ketua Umum Pengurus Nasional PJI.
7.. Memperhatikan saran dan pendapat delapan anggota Majelis Pertimbangan Nasional pada tanggal 20 Maret 2007 (minus Sdr Bambang Soen karena sulit dihubungi) yang menyetujui perlunya segera digelar Kongres III.
8.. Memperhatikan Anggaran Dasar pasal 16, 17 dan ART Bab IV pasal 16.

Atas pertimbangan beberapa hal di atas:
1.Kami mendesak kepada Ketua Umum Pengurus Nasional PJI Sdr Ismed Hasan Puro, untuk memberikan pertanggungjawaban organisasi melalui Kongres Perhimpunan Jurnalis Indonesia/PWI Refromasi, yang jadwalnya akan diatur tersendiri oleh Panitia Penyelenggara Kongres III.
2.Kepada Pengurus Daerah PJI/Korda PWI Reformasi seluruh Indonesia, disarankan segera menyelenggarakan Kongres III.
3.Untuk tertibnya kongres, perlu dibentuk Panitia Pelaksana Kongres. Adapun tempat dan waktunya sepenuhnya diserahkan kepada hasil kesepakatan Pengurus Daerah PJI/Korda PWI Reformasi seluruh Indonesia.

Demikianlah untuk menjadikan maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Hormat dan salam kami,

ttd

Bandelan Amarudin
Ketua MPN.

Tembusan Yth.:
1. Bapak Praginanto di Jakarta,anggota MPN
2. Bpk H.MD Asnadi di SumSel,anggota MPN
3. Bapak Saiful Bahri di Jakarta,anggota/sek MPN
4. Bapak Edi Mulyadi di Jakarta,anggota MPN
5. Bapak Nanang Ariady di Kalsel,anggota MPN
6. Bapak Umar HN di NAD Aceh,anggota MPN
7. Bapak Bambang Soen, anggota MPN di Bojonegoro
8. Ketua DKKE Sdr. H Waspada Santing dan anggota